SUARAENERGI.COM – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) paling bagus untuk Muhammadiyah. Hal ini menyusul keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang.
Meski demikian, Bahlil enggan membeberkan lahan eks PKP2B yang mana yang sudah disiapkan untuk Muhammadiyah. Yang pasti bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
“Insyaallah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC,” ungkapnya saat konferensi pers realisasi investasi Triwulan II Tahun 2024, Senin (29/7).
Selain KPC, eks PKP2B lainnya yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Seluruhnya adalah PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan.
Bahlil akan segera melapor ke Presiden Jokowi soal keputusan Muhammadiyah. Dia juga mengaku sudah ditelepon Muhadjir Effendy yang merupakan ketua tim dari Muhammadiyah untuk mengurus bisnis ini.
“Saya sudah ditelepon Pak Muhadjir, dan saya pikir ini barang bagus. Kita saja yang terlalu berpikir negatif, banyak sekali ngomong ormas enggak punya pengalaman. Orang bilang nanti lingkungan rusak? Yang bener ajalah,” tutur Bahlil.
Adapun kebijakan pemberian lahan tambang untuk ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dialokasikan berupa penciutan lahan eks PKP2B.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengaku organisasi belum menentukan nama badan usaha untuk mengelola pertambangan batu bara. Tapi tim sudah terbentuk.
“Badan usaha itu nanti akan kami bentuk bersama-sama dengan tim yang tadi sudah ditunjuk dan selama ini memang Muhammadiyah sudah ada pedoman namanya pembentukan badan usaha milik Muhammadiyah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Unisa Yogya, Kabupaten Sleman, Minggu (28/7).
Mu’ti mengakui belum tahu apa nama badan usaha Muhammadiyah yang bertugas mengelola tambang ini sebab ini bisnis baru. Selama ini, bisnis mereka ada di sektor kesehatan dan pendidikan dengan mengusung model non profit.
“Yang kedua kita punya badan usaha milik Muhammadiyah memang itu unit-unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di bawah persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah,” katanya.**
