SUARAENERGI.COM, Tangerang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pengelolaan sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang terbengkalai akan dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai benar-benar siap dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya.
“Saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah POD (Plan of Development), tapi mangkrak, gak menjalankan. Dengan kapasitas 10 wilayah ini bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel per hari,” ujar Bahlil dalam pembukaan Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49 Tahun 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5).
Sebanyak 10 lapangan tersebut sebenarnya telah disetujui untuk dikembangkan, dengan estimasi total cadangan mencapai 51 juta barel minyak dan 600 BCF gas. Apabila proyek ini dijalankan dengan investasi sekitar USD 1,8 miliar, diperkirakan dapat membuka hingga 20.000 lapangan kerja, menumbuhkan industri penunjang lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2024 mengenai pedoman pengembalian bagian wilayah kerja yang tidak dikelola, maka wilayah kerja yang belum digarap dapat dikembalikan kepada negara dan dialokasikan kembali kepada KKKS lain yang lebih siap.
“Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat, mohon maaf Pak, secara undang-undang, lima tahun harus kita tarik kepada negara, dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Ini tanpa pandang bulu. Kalau Bapak Presiden izinkan, tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan,” tegas Bahlil di hadapan Presiden Prabowo.
Kementerian ESDM juga mencatat ada 17 lapangan lain yang telah memiliki POD dan menunjukkan progres, namun produksinya berisiko tertunda. Dengan total potensi mencapai 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi percepatan produksi dari lapangan-lapangan tersebut.
