SUARAENERGI.COM – Transisi energi tengah menjadi perhatian besar oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai langkah adaptasi, Pemerintah Indonesia, melalui Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru untuk menggantikan KEN sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Anggota DEN dari unsur Industri Herman Darnel Ibrahim.
“Bagi DEN transisi energi adalah sebuah pekerjaan untuk menetapkan KEN yang baru, menggantikan KEN yang sebelumnya. Alhamdulillah, draf rancangan Peraturan Pemerintah kebijakan energi nasional ini telah diselesaikan oleh DEN, tinggal proses berikutnya, di antaranya adalah proses persetujuan oleh DPR RI dan proses penetapan,” ujar Herman pada Energy Transitions Conference & Exhibition (ETCE) 2023 di Jakarta, Rabu (18/10).
KEN terbaru dibentuk untuk menjawab tantangan transisi energi di Indonesia, di antaranya penyediaan dan penguasaan teknologi, terutama kesiapan sistem kelistrikan untuk menerima sumber energi terbarukan yang intermitten.
“Selain itu dukungan pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, strategi dekarbonisasi, dan konsistensi kebijakan dan regulasi juga menjadi tantangan Pemerintah Indonesia demi mempercepat upaya transisi energi,” ujarnya.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, Saat ini isu perubahan iklim memang menjadi pembicaraan seluruh pemimpin dunia. Saat ini global juga tengah menghadapi Tiga Krisis Planet (Triple Planetary Crisis), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.
“Indonesia sendiri telah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tentu ini akan bersesuaian dengan kemampuan kita, termasuk untuk negara-negara lain. Kita bersyukur bahwa kita telah mengintegrasikan penurunan emisi GRK ini ke dalam kebijakan pembangunan nasional, yaitu dalam sasaran pembangunan nasional yang menjadi patokan rencana kerja Pemerintah selama 10 tahun terakhir,” ujar Suharso.
Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2023 lalu. Dua fokus kunci yang menjadi kebijakan pembangunan sektor energi ke depan adalah ketahanan energi dan transisi energi.
“Ketahanan energi dan transisi energi adalah dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan. Kebijakan transisi energi indonesia, mudah-mudahan kita bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau mungkin lebih cepat. Transisi energi tentu tidak hanya berkenaan atau terkait dengan transisi energi bersih. Tetapi juga dalam hal dari sisi suplai yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Suharso.
Indonesia pun terus mempelajari dan menyesuaikan dinamika perubahan iklim global, termasuk langkah-langkah kerja di dalam negeri. Sejak 2015, Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan Emisi GRK. Target NDC Indonesia juga dipertajam pada akhir tahun 2022 lalu.
“Pada 23 september 2022, Indonesia menyampaikan enhanced NDC (ENDC) ke sekretariat UNFCCC dengan mempertajam target reduksi grk dari 29% menjadi 31,89% dengan kekuatan nasional dan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan kerja sama teknik internasional untuk tahun 2030. Indonesia kini telah memulai penyusunan 2nd NDC (SNDC) yang akan selaras dengan long term strategy low carbon and climate resilience 2050 dengan visi iklim indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya setelah membuka ETCE 2023.
Energy Transition Conference & Exhibition (ETCE) Tahun 2023 mengangkat tema “Collaboration to Achieve the Energy Transition to Net Zero Emission 2060”. Gelaran ini diikuti perusahaan dan pemerintah daerah yang laksanakan selama 3 hari dari tanggal 18 s.d 20 Oktober 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta.
“Seminar Transisi Energi akan dibagi dalam 7 sesi yang mengangkat topik tentang strategi dekarbonisasi, kesiapan industri mendukung ketahanan energi, RUEN dan RUED Provinsi, Peluang Pengembangan EBT, Mitigasi Lingkungan, Penyiapan SDM dan Peran PLTN mendukung Transisi Energi yang menghadirkan pembicara dari Anggota DEN, Kementerian dan Lembaga, CEO Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Akademisi,” sebut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto.
