SUARAENERGI.COM, Jakarta – Sebagai bagian dari pertemuan Public – Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 Indonesia-Jepang yang ke-3, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi, bersama Deputy Commissioner for International Affairs Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Masanori Tsuruda, menandatangani Letter of Intent Cooperation (LOI) untuk implementasi Proyek PLTA Kayan pada Jumat (28/02). Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Hubungan Internasional METI Jepang, Matsuo Takehiko.
Dalam sambutannya, Deputi Edi menegaskan bahwa PLTA Kayan merupakan bagian dari inisiatif strategis yang tengah dikembangkan Indonesia guna mencapai target net zero emission pada 2060.
“Bagi Indonesia, PLTA Kayan bukan hanya sebuah proyek infrastruktur dalam kerangka AZEC. Proyek ini merupakan investasi strategis bagi keamanan energi Indonesia dan upaya dekarbonisasi,” ujar Deputi Edi.
Ia juga menekankan peran krusial Jepang sebagai mitra strategis dalam mendukung kebijakan dan proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap Jepang dapat memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan proyek-proyek transisi energi yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif.
Deputy Masanori pun menyoroti bahwa penandatanganan LOI ini harus diikuti dengan langkah konkret dari kedua negara untuk merealisasikan pembangunan PLTA Kayan.
“Tantangan untuk membangun PLTA Kayan ini tidak mudah, namun kami yakin bahwa hubungan bilateral yang baik antara Jepang dan Indonesia merupakan modal kuat untuk pembangunan proyek PLTA Kayan,” ungkapnya.
PLTA Kayan termasuk dalam proyek-proyek prioritas di bawah inisiatif AZEC, sebuah platform kerja sama kawasan Asia untuk mencapai netralitas karbon. Dalam pertemuan Expert Group Meeting 2024, PLTA Kayan dikategorikan sebagai proyek potensial yang siap dikomersialkan, meski masih dalam tahap studi kelayakan, bersama dengan proyek pengelolaan lahan gambut dan pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera.
Hadir dalam penandatanganan LOI ini perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga Indonesia, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
