SUARAENERGI.COM – Menjelang pergantian presiden pada Oktober 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semakin akan serius dalam mengejar target bauran energi 23 persen pada 2025.
Alasannya, kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) minim alias sepi peminat.
“Kalau banyak pertanyaan kenapa target bauran EBT 23% tidak tercapai, ya karena investasinya enggak ada,” kata Eniya. Jakarta, dikutip Sabtu (6/7/2024).
Untuk itu, kata Eniya, pihaknya membuka peluang investasi EBT selebar-lebarnya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah super green dan diharapkan segera rampung.
“Jadi kita harapkan itu bisa terakselerasi dalam beberapa bulan ini, kami meng-address bottleneck dari investasi,” ujar Eniya, pada pernyataannya yang dikutip Sabtu (6/7/2024)
Eniya mengatakan, hambatan investasi antara lain masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kolaborasi. Untuk TKDN, Kementerian ESDM telah menyelesaikan aturan TKDN bersama kementerian dan telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aturan ini diharapkan akan bisa diputuskan di periode pemerintah saat ini. “Jadi masalah TKDN kita sudah clear dengan Kementerian Perindustrian, ini alhamdulillah sudah clear, nanti terbit dua Permen, Permen dari Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri dari ESDM,” ungkapnya.
Dengan selesainya aturan-aturan tersebut, Eniya berharap bisa mengakselerasi investasi, mengembangkan industri lokal, hingga mendorong renewable energy.
“Mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi investasi, terutama kontribusi dari renewable energy kita, mudah-mudahan bauran energi juga makin terakselerasi, dan proses dekarbonisasi ini bisa berjalan dengan baik,” imbuh Eniya.
Catatan Kementerian ESDM, bauran EBT sampai pada akhir 2023 baru mencapai 13,1%. Pemerintah menargetkan bauran energi nasional sebesar 19,49% pada tahun 2024 dan optimis mampu mencapai 23% pada tahun 2025.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi.**
