SUARAENERGI.COM, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima audiensi Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh H.E. Kerry McCarthy MP, Minister for Climate, pada Kamis (17/04). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis seperti transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP), pengembangan ekonomi hijau yang inklusif, serta reformasi struktural dalam rangka aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Elen Setiadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Sebagai langkah nyata, Kemenko Perekonomian telah membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini mencakup empat kelompok kerja utama: transisi energi dan dekarbonisasi sektor hulu, industri hijau dan dekarbonisasi sektor hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi energi yang adil (just transition).
Salah satu proyek konkret dalam agenda ini adalah pendanaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW di Saguling, yang dijadwalkan penandatanganannya minggu depan. Selain itu, dukungan dari BP untuk pengembangan teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) pada proyek Tangguh, menjadi tonggak penting dalam upaya dekarbonisasi industri nasional.
Topik reformasi struktural juga menjadi bahasan, khususnya di sektor energi, fiskal, dan investasi dalam kaitannya dengan proses keanggotaan Indonesia di OECD. Pemerintah Indonesia berharap Inggris dapat memberikan dukungan aktif sebagai negara anggota OECD.
Deputi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, menambahkan bahwa Pemerintah telah berinvestasi besar dalam pengembangan energi bersih. Sejalan dengan upaya transisi energi, regulasi baru tengah disusun untuk membatasi pembangkit berbasis batu bara dan fosil, kecuali proyek-proyek yang telah mengikat kontrak sebelumnya.
Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa dekarbonisasi menjadi bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang mencanangkan target 41 GW pembangkit EBT dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik (EV) melalui insentif seperti pembebasan bea impor komponen, dengan persyaratan produksi tertentu.
Di masa mendatang, pemerintah akan fokus pada pengembangan energi dari limbah (waste-to-energy) dan nuklir, yang kini mulai dimasukkan dalam revisi RUPTL. Penguatan proyek CCS di Tangguh juga menjadi bagian dari strategi transisi berkelanjutan Indonesia.
Minister McCarthy menyampaikan apresiasinya terhadap langkah nyata Indonesia dalam transisi energi, sembari menekankan pentingnya menjaga keekonomian energi bersih. Ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi seperti CCS yang sudah mulai diadopsi Indonesia.
Pemerintah Indonesia turut menyampaikan perlunya dukungan dari Pemerintah Inggris dalam penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta kemitraan filantropi untuk menjamin transisi energi yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
“Kami optimistis bahwa dengan dukungan dari Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang melalui transisi energi yang ramah lingkungan. Transisi ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, hingga penguatan kapasitas teknologi. Salah satu prioritas utama kami adalah memastikan transisi energi berlangsung secara adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan,” pungkas Deputi Elen.
Delegasi Inggris yang hadir antara lain Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste H.E. Dominic Jermey, Minister Counsellor–Development Director Amanda McLoughlin, Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Ianto Jones, serta Private Secretary Minister McCarthy, Louise Emanuel.
