SUARAENERGI.COM – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menghadiri Forum on Green Finance and Investment (GFI) ke-10, sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Senin dan Selasa (2-3/09/2023).
Forum ini berfokus untuk membahas kerangka kebijakan dan insentif untuk pembiayaan ramah lingkungan sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan tema “Accelerating Policy Action to Close the Credibility Gap,” GFI tahun ini merupakan wadah bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan investor global untuk mendiskusikan penyusunan instrumen kebijakan yang efektif dalam memobilisasi pendanaan untuk pembangunan rendah karbon dan aksi iklim.
Kehadiran Kemenko Marves pada GFI tahun ini diwakili oleh Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves. Pada kesempatan ini Deputi Nani menyampaikan secara langsung booklet yang berisi kemajuan inisiatif Indonesia terkait G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang tercantum pada G20 Leaders’ Declaration 2022 kepada Sekretaris Jenderal OECD. Mr. Mathias yang mengapresiasi update kemajuan G20 Bali GBFA yang telah didukung oleh OECD sejak awal pendiriannya.
GFI ke-10 dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal OECD, Mr. Mathias Cormann. Dalam sambutanya, Mr. Mathias mengatakan bahwa untuk dapat mempercepat pendanaan hijau, serta perlunya Menyusun kerangka kebijakan yang kredibel dan transparan.
“Dunia harus mewujudkan komitmen lingkungan yang ambisius ke dalam aksi konkrit”, ucap Mr. Mathias.
Deputi Nani turut menjadi salah satu panelis dalam sesi High Level Plenary GFI bertajuk “Mobilizing Finance and Investment for Clean Energy in Emerging and Developing Countries” bersama dengan panelis lainnya dari Kementerian Energi Thailand, UK Climate Policy Initiative, dan perusahaan aset Mirova. Dalam sesi ini, Deputi Nani menyampaikan added value G20 Bali GBFA dalam membantu upaya pendanaan campuran dalam rangka menarik investasi untuk transisi energi dan aksi iklim.
Saat ini, pemerintah Indonesia bersama dengan Sekretariat JETP telah berhasil menyusun Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) sebagai prioritas dalam fokus investasi program JETP. Deputi Nani turut menyampaikan target program Pemerintah Indonesia terkait dekarbonisasi dan transisi energi.
“Kemajuan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan memobilisasi investasi sebesar $20 miliar untuk dekarbonisasi dan transisi energi pada 3 hingga 5 tahun mendatang. Program Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan International Partners Group (IPG) dan GFANZ ini menargetkan bauran energi sebesar 34% pada 2030 dan Net Zero Emission pada sektor ketenagalistrikan pada 2050,” ujar Deputi Nani.
Dalam kunjungan kerja ke Paris ini, Deputi Nani juga melaksanakan beberapa pertemuan lainnya dengan pejabat OECD, UNESCO, dan perwakilan dari Kementerian Prancis.
