SUARAENERGI.COM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa 17 September 2024, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan penerapan ekonomi hijau dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat.
Karena itu, Vivi mengungkapkan, kemitraan strategis menjadi sangat penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia. “Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkas Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra mengungkapkan, sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan industri energi, yang merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia.
“Hal ini juga yang mendorong Pertamina, sebagai BUMN yang berperan untuk memenuhi ketahanan energi nasional. Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut. Serta, implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability),” terang Salyadi.
Henricus Herwin SVP Strategy & Investment Pertamina menambahkan, transisi energi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional dan pada saat yang sama mengembangkan bisnis rendah karbon.
Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060, terutama dengan kemitraan yang diharapkan akan mempercepat tercapainya target NZE tersebut. “Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim,” jelas Fadjar.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
