SUARAENERGI.COM – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia memastikan perbaikan tata kelola dan operasional PT Timah Tbk (TINS) berjalan secara berkelanjutan.
Hal ini diharap dapat menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan perkara pertambangan ilegal, serta mendorong penguatan nilai tambah timah bagi sektor pertambangan Indonesia.
Adapun, Panitia Kerja (Panja) DPR RI berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (26/7/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari program Panja Timah yang dibentuk Komisi VI DPR RI.
Sejumlah anggota parlemen turut hadir dalam lawatan ini di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji, dan Anggota Komisi VI DPR lainnya.
Selain itu, Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Kementerian BUMN Muhammad Khoerur Roziqin, dan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera, turut hadir dalam dalam kunjungan ini.
Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri, Direktur Utama TIMAH Ahmad Dani Virsal, Direktur Sumber Daya Manusia TIMAH Hendra Kusuma Wardana, dan Direktur Pengembangan Usaha TIMAH Dicky Octa Zahriadi menyambut kunjungan Panja Timah ke Bangka Belitung tersebut.
Rombongan Panja Timah Komisi VI DPR mendapat pemaparan terkait tata kelola dan tata niaga timah. Anggota dewan juga meninjau lokasi tambang laut termasuk mengunjungi Kampoeng Reklamasi di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
Dalam kesempatan tersebut, Head of Institutional Relation MIND ID Selly Adriatika menyMpaikan perseroan memastikan bahwa penguatan tata kelola komoditas mineral timah di dalam grup holding dilakukan secara komprehensif.
Perseroan membentuk komite tata kelola dan komite etik demi mempercepat proses analisa sekaligus mengantisipasi risiko tata kelola timah ke depan.
“Kami di MIND ID sebagai active strategic holding secara konsisten memastikan pengembangan timah oleh PT TIMAH lebih komprehensif, baik dari sisi tata kelola, serta peningkatan nilai tambah,” katanya.
Selly mengatakan bahwa holding terus mendorong adanya mitigasi risiko dalam pelaksanaan operasional PT Timah. MIND ID bersama manajemen PT TIMAH memperkuat sistem pengawasan pada rantai pasok kegiatan hulu penambangan dan penjualan mineral timah dan ikutannya baik darat maupun di laut.
Selanjutnya, perbaikan tata kelola dalam melakukan kemitraan jasa penambangan juga terus dilakukan didasarkan pada kompetensi, kepatuhan terhadap regulasi dan rekam jejak yang baik.
“PT Timah terus memperkuat implementasi GCG melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Heldy menerangkan bahwa BKPM telah menyiapkan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri strategis, termasuk salah satunya pada timah.
Saat ini, Indonesia berada di urutan kedua setelah China dari sisi cadangan dan produksi. Meski begitu dari sisi produk hilir, industri di dalam negeri kalah jauh dibandingkan China, Malaysia dan Amerika Serikat.
Proses produksi timah di dalam negeri dimulai dari bijih timah kemudian tin ingot hingga menjadi tin solder. Adapun, nilai tambah yang dihasilkan dari produk hilir ini mencapai lima kali lipat dari produk awal.
“Kalau kita bisa masuk ke produk elektronik, maka nilai tambah bisa 7 kali lipat. Ini merupakan kesempatan kita mengundang investor membangun industri elektronik di Indonesia,” tuturnya.
