SUARAENERGI.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkapkan apresiasinya kepada Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) atas kontribusinya dalam melakukan survei kebencanaan geologi kelautan untuk mengantisipasi potensi bencana di sekitar anak gunung krakatau di Indonesia. Hal ini disampaikan pada saat Open Ship Geomarine III di Cilegon, Banten, Selasa (6/2).
“Semoga dukungan dan jerih payah Bapak dan Ibu sekalian serta kita semua dapat membantu mewujudkan peningkatan memitigasi resiko terjadinya kebencanaan geologi kelautan di sekitar anak gunung Krakatau,” kata Wafid.
Wafid mengungkapkan bahwa Open Ship diselenggarakan dengan tujuan memberikan dan berbagi informasi mengenai hasil survei geologi kelautan yang telah dilaksanakan di beberapa daerah perairan Selat Sunda.
“Acara ini juga bertujuan untuk membagikan pengalaman dari lembaga pusat maupun daerah dalam menangani survei kebencanaan geologi kelautan serta dukungan kebijakan untuk menambah informasi potensi yang terkait dengan kebencanaan geologi kelautan di sekitar anak gunung krakatau, perairan selat sunda, Provinsi lampung,” tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan survei dilatarbelakangi ancaman yang dihadapi oleh wilayah pesisir Sumatra Selatan dan Provinsi Jawa Barat, terutama dari keberadaan Gunung api Krakatau dan Anak Krakatau serta potensi tsunami yang dapat dipicu oleh proses tektonik atau gempa bumi di Selat Sunda. Survei ini bertujuan memberikan bahan masukan untuk meningkatkan upaya mitigasi kebencanaan geologi di wilayah pesisir dan laut.
Kegiatan survei telah dilakukan pada periode 29 Januari – 5 Februari 2024 dengan menggunakan Kapal Geomarine III yang dilengkapi dengan peralatan survei navigasi, geofisika, oseanografi, geologi, dan hidro-oseanografi. Lintasan survei ditempuh sepanjang 420,817 Meter, dan melibatkan 51 personil yang terdiri dari peneliti, teknisi, anak buah kapal, dan pendukung lainnya.
“Informasi dan data survei yang sudah dikumpulkan dapat dikompilasi secara keseluruhan sehingga early warning system yang ada di BMKG maupun di Kementerian ESDM dapat bersinergi untuk menjalankan semua misi pemerintah kepada masyarakat,” tutup Wafid.
