SUARAENERGI.COM – PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada akhir 2024. Pemerintah sebelumnya sudah memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat PTFI, yang mestinya berakhir pada Juni 2023 dan diperpanjang sampai Mei 2024.
“Menjelang akhir 2023, PTFI meminta kembali izin relaksasi ekspor konsentrat. Alasannya, saat ini progres pembangunan smelter tembaga Manyar PTFI di Gresik mencapai sekitar 84 persen,” ucap Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM, Rabu (25/10/2023).
Diungkapkan Fahmy, tidak hanya kali ini saja izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan kepada Freeport. Sejak 2014 sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi diberikan kepada Freeport.
“Setiap kali izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan, Freeport selalu ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan smelter sesuai waktu ditetapkan. Freeport selalu mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran jika tidak diizinkan mengekspor konsentrat,” jelasnya.
Menurutnya, ancaman tersebut sesungguhnya hanya gertak sambal yang tidak akan pernah dilaksanakan. Alasannya, kalau Freeport benar-benar menghentikan produksinya sudah pasti akan memperpuruk harga saham Freeport McMoran, pemegang saham 41% PTFI yang listed di Pasar Modal Wall Street, New York.
Fahmy menambahkan, pemberian izin relaksasi ekspor konsentrat akan menghilangkan kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah produk hilirisasi. Relaksasi ekspor konsentrat itu juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri, sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa.
“Kalau pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo akan porak poranda. Padahal tujuan mulia program Jokowi dalam hilirisasi adalah menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ekosistem industri,” tuturnya.
Berdasarkan alasan tersebut, Fahmy menyarankan agar kali ini Pemerintah jangan lagi memberikan izin ekspor konsentrat yang diajukan oleh Freeport.
“Pemerintahan Jokowi seharusnya tidak perlu takut dengan gertak sambal yang dilontarkan oleh Freeport. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah dan membangun ekosistem industri,” pungkasnya.
