SUARAENERGI.COM – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro ikut mengomentari hebohnya kasus dugaan kriminalisasi terhadap direksi PT Bukit Asam (PTBA) dan anak usahanya. Menurut Komaidi, kasus tersebut perlu dilihat lebih objektif dari sisi hukum apakah benar terjadi kerugian negara atau justru ada indikasi kriminalisasi.
“Sehingga kasus korupsinya harus clear ke publik, korupsinya ada di aspek mana dan kerugian negaranya ada dimana. Nah, apakah ada indikasi kriminalisasi harus dilihat dari aspek hukum. Saya kira teman-teman ahli hukum yang lebih paham soal itu,” ujar Komaidi saat dimintai tanggapanya, Rabu (6/9/2023).
Sementara dari aspek ekonomi dan pertambangan, sambung Komaidi, kasus ini menjadi preseden yang kurang baik bagi industri pertambangan khususnya batubara.
“Kami lebih menyoroti bagaimana pertambangan memberikan efek positif kepada publik, dan dalam prakteknya harus baik dari sisi teknis maupun pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan aturan dan regulasi di pertambangan,” tambah dia.
Selanjutnya, Komaidi berharap duduk perkara kasus ini bisa dijelaskan secara lebih detail dari aspek hukum. “Sehingga segala sesuatunya harus disampaikan secara clear dan clean. Apakah benar ada kriminalisasi atau tidak. Alangkah lebih baik secara hukum dikaji lebih dalam,” demikian Komaidi.
Sebelumnya, kasus dugaan kriminalisasi aksi korporasi yang terjadi di Bukit Asam dan anak usahanya PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) heboh di media sosial.
