SUARAENERGI.COM + Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mendampingi Presiden Republik Indonesia dalam acara Peluncuran dan Pembukaan Perdagangan Perdana pada Bursa Karbon.
Selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam Peluncuran dan Pembukaan Perdagangan Perdana pada Bursa Karbon Indonesia pada Selasa (26/9) di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
“Penyelenggaraan Bursa Karbon Indonesia akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh OJK dengan teknologi blockchain, dan menggunakan unit karbon berkualitas, yang dijalankan secara bertahap dimulai dari pasar dalam negeri dan akan dikembangkan untuk pasar perdagangan karbon luar negeri serta sebagai carbon market regional-hub. Oleh karena itu, agar tersedia unit karbon sesuai standar internasional, perlu percepatan pengaturan mutual recognition agar proses registrasi dapat lebih cepat,” ungkap Menko Luhut.
Menko Luhut memaparkan Ini merupakan langkah penting Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi dampak dan efek negatif dan perubahan iklim. Selain itu, skema perdagangan kredit karbon ini adalah cara tercepat untuk untuk menekan laju pemanasan global melalui transaksi kuota emisi karbon, sekaligus meningkatkan investasi pada pengelolaan ekosistem.
Perdagangan karbon luar negeri pada pasar sukarela (VCM) memiliki potensi yang besar seperti Pihak Amazon Web Services. Menko Luhut menekankan khusus untuk Indonesia telah berkomitmen mengucurkan investasi termasuk pembelian karbon VCM sebesar USD 5 milyar dan The Rockefeller Foundation dan Bezos Earth Fund membentuk Energy Transition Accelerator berkolaborasi dengan World Bank menyediakan USD 4,5 milyar khusus untuk mendukung negara berkembang memonetisasi kredit karbon dalam bentuk carbon funds.
“Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada karena tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN dan komitmen pemerintah negara maju. Maka, perdagangan karbon luar negeri perlu mengakomodasi perdagangan VCM sesuai yang berlaku di internasional. Pada tahun 2024 Komrah menargetkan penyelenggaraan NEK dapat berlangsung secara optimal termasuk bursa karbon,” tutup Menko Luhut.
