SUARAENERGI.COM – Pemerintah terus mendorong industri ekstraktif untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan kepada publik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan yang transparan serta akuntabel.
Mewakili Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM, Ketua Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan pentingnya transparansi dalam industri ekstraktif sejak dari pemberian izin hingga besaran kontribusi yang diberikan kepada negara.
“EITI merupakan sebuah standar global bagi tata kelola sumber daya alam minyak, gas, mineral, dan batubara dengan prinsip keterbukaan data pada setiap rantai nilai industri ekstraktif mulai dari pemberian izin dan kontrak pertambangan, kegiatan eksplorasi, produksi, pengelolaan pendapatan negara yang diperoleh, pendistribusiannya ke daerah, hingga kontribusi sektor ini pada negara,”ujar Agus di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Senin (16/10).
Keterlibatan Indonesia, sambung Agus, dalam pelaksanaan standard global industri ekstraktif sudah dilakukan sejak tahun 2010. “Sampai dengan saat ini, Indonesia telah menyusun laporan EITI ke-10 yang mengungkapkan data dan informasi dalam setiap rantai pasok industri ekstraktif mulai aspek perizinan, produksi, sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang didapatkan,” jelasnya.
lebih lanjut Agus mengatakan, melalui prinsip keterbukaan data dan informasi keterlibatan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola industri ekstraktif, dan meningkatkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Dekan FISIPOL Universitas Gajah Mada Wawan Mas’udi menyinggung pentingnya pelibatan stakeholder dalam pemanfaatan energi yang lebih renewable dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan.
“Polgov secara aktif ingin bekerja sama bukan hanya dengan stakeholder lokal tetapi juga di tingkat global, salah satunya bersama dengan Civil Society Organization (CSO) untuk mendorong masyarakat sipil dalam pengelolaan energi ekstraktif,” Wawan.
