SUARAENERGI.COM – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan uang tunai langsung kepada masyarakat yang berhak.
Jika usulan perubahan itu diamini oleh pemerintah, ke depan harga LPG 3 kg akan mengikuti mekanisme pasar, bukan lagi seperti harga jual saat ini ketika disubsidi yang mencapai Rp19.000 – Rp 22.000 per tabung.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno membenarkan, jika peralihan subsidi diberlakukan, harga jual LPG di pasaran tidak akan ada lagi perbedaan, alias harganya akan sama sesuai jenisnya.
Kelak, disparitas harga jual LPG yang beredar di masyarakat tidak akan jauh lantaran LPG yang dijual tidak ada lagi jenis Public Service Obligation (PSO) atau LPG bersubsidi.
“Nah sementara nanti di pasaran harga LPG itu semuanya sama. Tidak ada LPG subsidi, tidak ada LPG yang non-subsidi sekarang yang disparitas harganya kan sekarang jauh sekali,” ujar Eddy kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (9/7/2024).
Sebelumnya, Eddy pernah mengatakan bahwa harga asli dari LPG 3 kg sejatinya telah mencapai Rp 53 ribu per tabung. Di mana ada subsidi senilai Rp 33 ribu yang diberikan kepada pemerintah dari harga yang saat ini berkisar antara Rp 19 ribu – Rp 22 ribu per tabung.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan?,” jelas Eddy.
Nah, untuk bisa mengaplikasikan usulan subsidi itu, Komisi VII DPR bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga bersama PT Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN yang menyalurkan LPG 3 kg saat ini tengah menyusun skema pengalihan subsidi LPG 3 kg menjadi pemberian nominal uang kepada masyarakat.
Jika tak ada aral melintang, usulan itu bisa mulai berlaku efektif pada 2026 mendatang.
Sebagai gambaran, untuk tahun 2024 ini, besaran subsidi LPG 3 kg mencapai 8,02 juta ton. Sedangkan angka penyaluran subsidi LPG akan terus melonjak yang mana tahun 2025 akan mencapai 8,17 juta ton.
“Jadi itu cukup besar. Nah untuk menguranginya kami perkirakan bahwa dengan skema itu bisa berkurang secara baik dan bisa langsung tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.**
